BPS - Komisi X DPR RI Gelar FGD Sensus Ekonomi 2026BPS - Komisi X DPR RI Gelar FGD Sensus Ekonomi 2026BPS-KomisiXDPRRIGelarFGDSensusEkonomi2026

MEDAN (beritasore.co.id): Badan Pusat Statistik bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion terkait Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Kegiatan Focus Group Discussion tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan.

Acara yang berlangsung di Kota Medan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara Dadan Supriadi, S.S.T., M.Si., Statistisi Ahli Utama Drs. Misfaruddin, M.Si., serta jajaran mahasiswa peserta Focus Group Discussion.

Pada sesi pertama penyampaian narasumber, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah, S.Si., M.Si. mengawali pemaparannya dengan menyapa Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan beserta seluruh mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut.

Habibullah menekankan pentingnya peran BPS sebagai tangan kanan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai data dan statistik.

"Forum FGD ini diselenggarakan agar kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, dapat memahami secara langsung cakupan tugas dan fungsi BPS," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa BPS memiliki tiga jenis sensus utama yang dilaksanakan secara berkala di Indonesia.

Sensus Pertanian dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3 dengan pelaksanaan terakhir pada tahun 2023, sedangkan Sensus Penduduk digelar pada tahun yang berakhiran angka 0.

Sementara itu, Sensus Ekonomi dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 6, termasuk Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berjalan.

Habibullah memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 mencakup pendataan seluruh unit usaha di Indonesia dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar. Jika pada Sensus Pertanian 2023 terdata sekitar 29 juta unit usaha, maka pada Sensus Ekonomi 2026 ini diperkirakan terdapat sekitar 55 juta unit usaha yang wajib didata secara langsung.

Ia menambahkan bahwa data hasil Sensus Ekonomi memiliki berbagai kegunaan strategis bagi pembangunan nasional maupun daerah.

Data tersebut berfungsi memetakan arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah, serta mengidentifikasi berbagai profesi masyarakat secara mendetail seperti guru les, guru ngaji profesional, hingga penyedia jasa mandiri.

Selain itu, pendataan ini memberikan gambaran peluang usaha dan potensi ekspansi bagi pelaku bisnis, menyediakan bahan riset bagi akademisi, serta memetakan kawasan khusus seperti kawasan industri dan kawasan pengelola pusat ekonomi.

Mengenai sifat data, Habibullah menegaskan bahwa pendataan BPS tidak berfokus pada data individu atau kerahasiaan personal perusahaan, melainkan disajikan dalam bentuk agregat atau gabungan.

"Sebagai contoh, jika terdapat 10 perusahaan sejenis di suatu wilayah, nama masing-masing perusahaan tidak dimunculkan secara individu, melainkan digabungkan untuk menggambarkan struktur sektor ekonomi wilayah tersebut," jelasnya.

Terkait pelaksanaan lapangan dan metodologi, pendataan dilakukan secara menyeluruh dari rumah ke rumah atau door-to-door, mencakup usaha rumahan, UMKM, hingga perusahaan besar di kawasan elit.

Petugas lapangan dibekali rompi resmi BPS serta telah dilatih teknik probing atau pendalaman wawancara dan validasi data Moda pendataan yang digunakan meliputi Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI berbasis aplikasi smartphone, serta Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI berupa pengisian mandiri via tautan web untuk perusahaan besar.

Pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI juga diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi proses pendataan di lapangan. Pada sesi kedua, Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan menyapa seluruh jajaran BPS serta mahasiswa yang hadir, lalu membuka sesi dengan dua bait pantun tentang pentingnya Sensus Ekonomi untuk pembangunan bangsa.

Sofyan Tan menyampaikan tiga bidang utama yang wajib dikuasai oleh generasi muda untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan dan karier. Tiga bidang tersebut meliputi penguasaan minimal tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa Mandarin atau Spanyol guna membangun komunikasi internasional di era tanpa batas.

Selanjutnya adalah penguasaan ilmu secara fokus dan konsisten dengan mendalami bidang keahlian, sebagaimana pengalamannya yang konsisten mengabdi di dunia pendidikan selama lebih dari 40 tahun. Bidang ketiga adalah penguasaan statistik atau kemampuan membaca data yang sangat penting untuk membaca tren serta peluang.

"Dalam dunia bisnis, contohnya data kelahiran dapat dijadikan acuan dalam membuka layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD jika rasionya masih mencukupi," tuturnya.

Sofyan Tan juga memaparkan perbedaan mendasar antara metode sensus dan survei dalam pengumpulan data.

Sensus memiliki cakupan menyeluruh atau total coverage di mana semua unit populasi didata sehingga menghasilkan akurasi sangat tinggi dengan margin kesalahan mendekati nol persen.

Sementara itu, survei menggunakan sampel responden untuk mewakili populasi, sehingga hasilnya masih memiliki margin kesalahan tertentu tergantung keakuratan pengambilan sampel.

Ia menegaskan bahwa data BPS merupakan tangan kanan pemerintah dan kompas utama dalam merumuskan seluruh kebijakan publik.

"Kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan logistik dan konektivitas moda transportasi harus berbasis data riil hasil sensus agar tepat sasaran dan efisien," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Komisi X DPR RI bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sofyan Tan mengungkapkan bahwa dari alokasi awal sebesar Rp300 miliar, DPR RI memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun. Sehingga total anggaran Sensus Ekonomi 2026 menjadi Rp1,3 triliun agar proses pendataan dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Mengakhiri pemaparannya, Sofyan Tan merinci manfaat hasil sensus bagi berbagai pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah, data menjadi dasar penetapan kebijakan yang akurat dan berbasis fakta secara bottom-up, sedangkan bagi pengusaha dapat memetakan rantai pasok, potensi pasar, dan penentuan lokasi investasi.

"Bagi masyarakat, sensus menghasilkan efisiensi ekonomi yang berdampak pada penyediaan produk barang dan jasa yang berkualitas, terjangkau, dan sehat," pungkasnya.(rel/wie)