Biaya Pasien Corona Ditanggung BPJS KesehatanBiaya Pasien Corona Ditanggung BPJS KesehatanBiayaPasienCoronaDitanggungBPJSKesehatan

Jakarta (Berita): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah membayar penangan pasien virus corona (Covid-19) yang dirawat di rumah sakit. Pembayaran akan dilakukan BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengaku sudah meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk segera membuat desain proses pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien positif virus corona.

Meski demikian, Muhadjir menyebut dana yang digunakan untuk membayar rumah sakit tak bersumber dari BPJS Kesehatan atau dana Jaminan Sosial (DJS). Dana tersebut berasal dari dana tambahan baru.

Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu tak merinci dana tambahan baru tersebut berasal dari mana. Ia juga tak menyampaikan total tambahan anggaran tersebut.

Menurutnya, proses penyaluran ini akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan yang dapat digunakan membayar tunggakan ke rumah-sakit.

Terkait hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengaku sanggup menerima arahan dari pemerintah terkait pembayaran ke rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Fachmi mengaku segera melakukan proses verifikasi secara akuntabel terkait rumah sakit yang sudah melayani penanganan pasien Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan ikut menanggung penanganan pasien virus corona. Meski, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menganggarkan dana penanganan di rumah-sakit rujukan.

Agar BPJS Kesehatan bisa ikut menanggung penanganan pasien corona tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah peraturan presiden. Peraturan presiden tersebut sekaligus dibuat untuk melaksanakan putusan

Namun, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien corona terganjal presiden. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Dalam pasal 52 huruf O diatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional. (CNN)