BI Sumut Kolaborasi Dengan SPPG Atasi InflasiBI Sumut Kolaborasi Dengan SPPG Atasi Inflasi

MEDAN (beritasore.co.id): Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ini dalam upaya mengatasi inflasi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Ameriza M Moesa pada acara Bincang Bareng Media (BBM) Ekonomi dan Bisnis di Medan Senin (16/11/2026).
Acara BBM yang digelar BI tiap dua bulan sekali itu dihadiri wartawan ekonomi dan bisnis yang liputannya termasuk di Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
Selain Ameriza M. Moesa, pembicara pada BBM itu Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai (DJBC) Sumatera Utara Rudy Rahmaddi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Sumatera Jimmy Ardianto, Plt. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Privinsi Sumatera Utara Yovvi Sukandar. Moderator Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana.
Ameriza mengatakan untuk mengatasi inflasi, BI Sumut melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya berkolaborasi dengan SPPG. NI hanya membuat surat rekomendasi agar tidak menggunakan komoditi yang harganya naik tapi beralih ke komoditi lain harga murah tapi kualitas tetap tinggi dan terjaga. Misalnya kalau harga ayam tinggi maka bisa diganti dengan telur ayam.
"Tapi kami tidak bisa memaksa. Cuma kalau rekomendasi itu dijalani, SPPG juga tidak mengalami kerugian," katanya.
Sebaliknya jika satu komoditi itu misal ayam tidak dipakai SPPG maka bisa ribuan ayam jadi mubazir.
Ameriza menambahkan BI) ppmencatat inflasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2026 sebesar 0,27 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,19 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, secara tahun kalender atau year to date (ytd), inflasi Sumut tercatat sebesar 1,94 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,40 persen.
Bank Indonesia memperkirakan inflasi Sumatera Utara hingga akhir 2026 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Optimisme tersebut didukung pelaksanaan program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara masif.Berdasarkan data perkembangan inflasi Oktober 2026, sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Sumatera Utara. Cabai merah memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,25 persen, disusul cabai rawit sebesar 0,09 persen dan tomat sebesar 0,07 persen.Selain itu, bayam dan angkutan udara masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.
Di sisi lain, beberapa komoditas turut memberikan andil terhadap deflasi. Daging ayam ras menjadi penyumbang deflasi terbesar sebesar 0,23 persen, diikuti ikan kembung, ikan gembung, ikan batyar, ikan gembolo, dan ikan aso-aso sebesar 0,03 persen.
Komoditas lainnya, yakni kentang, bawang merah, dan beras, masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02 persen.
Sementara itu, perkembangan inflasi tahunan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara menunjukkan angka yang bervariasi. Gunungsitoli mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,92 persen, disusul Labuhanbatu 4,89 persen dan Sibolga 4,78 persen.
Adapun Pematangsiantar mencatat inflasi 4,19 persen, Karo 3,40 persen, Padangsidimpuan 3,47 persen, Deli Serdang 3,14 persen, serta Kota Medan sebesar 2,84 persen.
Bank Indonesia bersama TPID diharapkan terus memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian harga, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
Dengan berbagai upaya tersebut, inflasi Sumatera Utara diharapkan tetap terkendali dan berada dalam sasaran hingga penghujung tahun 2026.
*TPID
Ameriza menyebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara bersama Bank Indonesia memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
"Upaya tersebut dilakukan melalui strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif," kata Ameriza.
Dalam aspek ketersediaan pasokan, TPID Sumut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan domestik dengan mengutamakan penyaluran komoditas hortikultura dari sentra produksi ke pasar-pasar di dalam wilayah Sumatera Utara.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pasokan cabai merah untuk Sumatera Utara mencapai 84 persen atau 381 ton dari total pasokan, sedangkan 16 persen atau 71 ton berasal dari luar provinsi.
Untuk cabai rawit, pasokan dari Sumatera Utara mencapai 75 persen atau 153 ton, sementara 25 persen atau 51 ton berasal dari luar provinsi. Adapun pasokan tomat didominasi produksi lokal sebesar 99 persen atau 430 ton, sedangkan pasokan dari luar provinsi sebesar 1 persen atau 7 ton.
Penyaluran komoditas tersebut diarahkan melalui sejumlah titik distribusi, antara lain Pasar Lau Cih, Pasar MMTC, dan Pajak Roga. Selain memperkuat distribusi pangan lokal, TPID Sumut juga memperluas kemitraan kelompok tani (Poktan) dengan BUMD dan pedagang offtaker.
Kemitraan ini bertujuan mendukung intervensi harga sekaligus menjamin penyerapan hasil produksi petani.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dukungan kelompok tani terhadap intervensi harga cabai dengan volume mencapai 2 ton selama periode Oktober-November.
Di sisi lain, penguatan distribusi bahan pangan juga dilakukan melalui penambahan pedagang mitra Bulog atau Rumah Pangan Kita (RPK). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, serta gula dari Bulog ke pasar tradisional.
Tidak hanya itu, pengendalian pasokan juga didukung melalui penyaluran sarana dan prasarana pertanian, pelatihan Good Agricultural Practice (GAP), serta penyediaan fasilitas penyimpanan atau storage.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Sumut berharap ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, distribusi semakin lancar, dan gejolak harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Strategi 4K diharapkan menjadi langkah koordinatif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat Sumatera Utara terpenuhi selama periode HBKN Nataru. (wie)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda