BI Inisiasi Program Pasar OnlineBI Inisiasi Program Pasar OnlineBIInisiasiProgramPasarOnline

MEDAN (Berita): Guna mengatasi assymetric information serta dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi baik dari sisi konsumen, pelaku usaha mikro (pedagang pasar) dan sektor informal (driver transportasi daring) di Sumatera Utara (Sumut) khususnya di Kota Medan, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut sedang menginisiasi kerjasama dengan Pemprov Sumut dan Pemko Medan untuk dapat mengimplementasikan Program Pasar Online.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat Selasa (28/4) mengatakan, nantinya PD Pasar Kota Medan akan menjadi pilot project pertama. Menurutnya, program Pasar Online dapat menjadi 'jembatan' yang menghubungkan para pelaku UMKM, pedagang pasar serta para pekerja

transportasi daring dengan para konsumennya sehingga aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Ia menjelaskan adapun program Pasar Online ini terdiri dari tiga tahap yakni pertama, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait (penerapan program dapat diawali dengan pelaksanaan koordinasi antar pihak-pihak terkait diantaranya adalah Pemprov Sumut, Pemko Medan, PD Pasar Kota Medan serta pelaku usaha transportasi daring di Kota Medan dan Sumut yaitu Gojek dan Grab.

Kemudian, tahap kedua yakni pendataan dan pengenalan program kepada pedagang pasar (pihak PD Pasar Kota Medan melakukan

pendataan pedagang di pasar-pasar se-kota

Medan). Adapun data yang dikumpulkan yaitu

nama pedagang, jenis produk/barang yang

dijual serta nomor kontak yang bisa dihubungi oleh konsumen.

dilaksanakan setelah dilakukan pendataan

secara lengkap. Seluruh pihak terkait juga

terus melakukan publikasi terkait program,

daftar pasar serta data dan kontak pedagang

sehingga implementasinya di masyarakat

dapat berjalan dengan optimal," pungkasnya.

Sementara, untuk mendukung pengembangan UMKM pada masa Covid-19, kata Wiwiek, BI telah memfasilitasi pendampingan UMKM melalui whatsapp group sehingga setiap pelaku usaha binaan dapat berkonsultasi dengan pembina yang tersertifikasi mengenai kendala yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, BI juga melakukan pendataan terhadap UMKM binaan yang memiliki kewajiban kredit ke perbankan serta lembaga keuangan dan memiliki kendala dalam pembayaran cicilan dan berkoordinasi dengan perbankan, lembaga

keuangan serta OJK untuk relaksasi kredit sesuai dengan arahan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. (Wie)