Anggota Komisi X DPR Minta Mahasiswa Di Ukraina Koordinasi KedubesAnggota Komisi X DPR Minta Mahasiswa Di Ukraina Koordinasi KedubesAnggotaKomisiXDPRMintaMahasiswaDiUkrainaKoordinasiKedubes

JAKARTA (Berita) : Komisi X DPR akan membahas nasib para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Ukraina dan Rusia setelah reses. Hal ini karena terkait dengan kelanjutan studi mahasiswa, baik yang mendapat beasiswa maupun yang menempuh secara mandiri.

"Masalahnya, perang Ukraina-Rusia ini belum jelas kapan berakhirnya. Kita tidak bisa menebak-nebak. Jadi nasib para mahasiswa ini perlu dibahas," kata Anggota Komisi X DPR Mohammad Khairul Amri usai dilantik menjadi anggota MPR pergantian antar waktu, (PAW), oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Lebih jauh Politisi Nasdem ini meminta para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Ukraina tetap waspada dan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia.

Namun, kita berharap perang ini segera berakhir, sehingga semua cepat pulih kembali. Jadi bisa kemudian ditentukan nasib para mahasiswa ini, apakah harus pulang dulu ke Indonesia atau tidak," ungkapnya.

Haerul Amri meminta pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan semua pihak, demi keselamatan jiwa para mahasiswa.

"Ini situasinya darurat perang, jadi tidak bisa memilih ke wilayah mana. Jadi koordinasi dengan Kedutaan besar tidak boleh lepas," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua umum Gerakan Pemuda Ansor ini, langkah dan kebijakan Kedutaan Besar Indonesia di Ukraina menjadi rujukan, karena lembaga itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah.

"Saran saya, mahasiswa yang masih studi di Ukraina, mengikuti arahan dan kebijakan dari Kedubes," ujarnya.

Disinggung apakah sebaiknya mahasiswa di sana mengungsi ke negara lain yang lebih aman, dia mengatakan perang yang sudah berlangsung beberapa hari menyebabkan situasi di Ukraina tidak menentu.

"Ya, bisa saja mengungsi ke negara tetangga Ukraina yang aman. Namun, hal ini menjadi kewenangan dari Kemenlu, kita belum tahu secara pasti bagaimana situasi di sana," pungkasnya. (aya)