Ajak OPD Tingkatkan Kolaborasi Awasi Bangunan BermasalahAjak OPD Tingkatkan Kolaborasi Awasi Bangunan BermasalahAjakOPDTingkatkanKolaborasiAwasiBangunanBermasalah

MEDAN (Berita): Guna upaya meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengajak seluruh aparat OPD Pemko Medan komit menjalankan instruksi Walikota Medan M Bobby Afif Nasution untuk berkolaborasi memaksimalkan pengawasan. Sehingga, maraknya bangunan bermasalah tanpa SIMB akan dapat diminimalisir agar PAD dapat maksimal.

Namun sangat kita sayangkan pimpinan OPD selalu tidak koperatif atas pemanggilan kita," ujar Haris Kelana yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra Kota Medan itu.

Pada hal, tujuan kita untuk mengetahui titik permasalahan. Tentu permasalahan dapat dibahas untuk mensinkronkan satu sikap sesuai visi misi Walikota Medan memaksimalkan PAD demi percepatan pembangunan di Kota Medan.

Ke depan kata Haris, kolaborasi dan kordinasi itu harus ditingkatkan dengan melibatkan aparat tingkat bawah. Seperti Kepala Lingkungan (Kepling), aparat Kelurahan, Kecamatan.

Apalagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan.

Maka kita tidak heran kebocoran PAD dari retribusi SIMB cukup tinggi," tandasnya.

Dijelaskan Haris, maraknya pendirian bangunan tanpa SIMB sudah pasti terjadinya kebocoran PAD.

Selain itu tambah Haris akibat penyimpangan pendirian bangunan dipastikan dapat merusak estetika kota.

Maka ke depan, lanjut Haris, kolaborasi antar OPD dan aparat tingkat bawah sangat penting.

Sepatutnya, OPD terkait harus dapat menghadirkan pemilik bangunan di DPRD jika ada RDP," pungkasnya.(mz)