Ahmad Afandi Apresiasi Pemko Medan Raih Peringkat II Arsip ASNAhmad Afandi Apresiasi Pemko Medan Raih Peringkat II Arsip ASNAhmadAfandiApresiasiPemkoMedanRaihPeringkatIIArsipASN

MEDAN (beritasore.co.od): Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atas capaian tata kelola administrasi kepegawaian yang mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BKN memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Medan atas Pencapaian Skor Arsip ASN Peringkat II di Wilayah Kantor Regional VI BKN pada Periode Semester I Tahun 2026.

Piagam penghargaan tersebut tertanggal 7 Juli 2026 dan diterbitkan atas nama Kepala BKN melalui Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

Ahmad Afandi Harahap menilai penghargaan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kemajuan dalam pembenahan tata kelola administrasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.

Menurutnya, pengelolaan arsip ASN bukan sekadar persoalan administrasi dan penyimpanan dokumen kepegawaian. Lebih dari itu, arsip ASN merupakan bagian penting dari sistem manajemen pemerintahan karena menyangkut rekam jejak, kompetensi, karier, hingga penempatan seorang aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Ini patut kita apresiasi. Penghargaan dari BKN menunjukkan bahwa ada proses pembenahan dalam tata kelola arsip ASN di Pemko Medan. Kita berharap capaian ini tidak berhenti hanya sebagai penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk terus membangun birokrasi yang semakin tertib, profesional dan berbasis digital," ujar Ahmad Afandi.

Politisi Partai tersebut menilai, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, pembenahan manajemen ASN merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Sistem administrasi kepegawaian yang tertib akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama berkaitan dengan penempatan pegawai, pengembangan karier, kebutuhan sumber daya manusia, hingga evaluasi kinerja aparatur.

Karena itu, menurut Ahmad Afandi, capaian peringkat II Arsip ASN Regional VI BKN harus dilihat sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang lebih besar.

"Kalau data ASN tertib, akurat dan mutakhir, pemerintah akan lebih mudah mengambil kebijakan. Jangan sampai ada data yang tidak sinkron, dokumen tidak lengkap atau informasi kepegawaian yang tidak diperbarui. Digitalisasi harus membuat birokrasi lebih efektif, bukan sekadar memindahkan arsip manual ke sistem digital," tegasnya.

*Kangan Berhenti pada Penghargaan

Ahmad Afandi juga mengingatkan Pemko Medan agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan dari BKN harus menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN.

Ia berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas data dan arsip kepegawaian.

Sebab, pengelolaan arsip ASN yang baik akan berpengaruh terhadap banyak aspek pemerintahan, termasuk akurasi data pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, serta pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.

"Jangan berhenti di peringkat II. Kalau tahun ini sudah mendapatkan pengakuan dari BKN, tahun berikutnya harus ada target untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Ini harus menjadi budaya kerja, bukan hanya program sesaat," katanya.menurutnya, keberhasilan tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab, tujuan akhir dari pembenahan birokrasi bukan sekadar memperoleh penghargaan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan dan profesional.

*Apresiasi Kepemimpinan Rico Waas

Ahmad Afandi turut mengapresiasi arah kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi birokrasi.

Ia menilai, capaian yang diberikan BKN menjadi salah satu indikator bahwa pembenahan internal pemerintahan mulai menunjukkan hasil.

"Ini merupakan salah satu capaian positif di bawah kepemimpinan Pak Rico Waas. Kita sebagai DPRD tentu memberikan apresiasi. Tetapi apresiasi ini juga harus disertai dorongan agar Pemko Medan tidak cepat puas dan terus melakukan evaluasi," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintahan yang kuat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa baik sistem birokrasi dibangun.

Menurutnya, pembangunan gedung, jalan, drainase dan berbagai infrastruktur lainnya harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem pemerintahan yang modern.

"Kalau sistem birokrasinya kuat, maka program pembangunan juga akan lebih mudah dijalankan. ASN adalah mesin pemerintahan. Karena itu, data, administrasi, kompetensi dan kinerja ASN harus dikelola dengan baik," ungkapnya.

### Arsip ASN Harus Menjadi Fondasi Birokrasi Digital

Lebih jauh, Ahmad Afandi berharap penghargaan tersebut menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk terus memperkuat integrasi data ASN antarperangkat daerah.

Ia mendorong agar pengelolaan arsip kepegawaian tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu mendukung sistem pengambilan kebijakan berbasis data.

Menurutnya, pemerintahan modern membutuhkan data yang akurat dan dapat diakses secara cepat ketika dibutuhkan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Arsip ASN harus menjadi bagian dari fondasi birokrasi digital Pemko Medan. Data harus akurat, mutakhir, terintegrasi dan aman. Kalau semua itu berjalan, maka pengelolaan ASN akan semakin profesional dan pada akhirnya masyarakat juga yang mendapatkan manfaatnya," katanya.

Ahmad Afandi berharap capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemko Medan dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif dan akuntabel.

"Intinya, penghargaan ini kita apresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan berapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat," pungkas Ahmad Afandi Harahap. (MZ)