KUTACANE (Berita) : Dugaan Praktek gratifikasi dengan pola setor “Pelawat” muluskan Qanun LPP APBK 2023. kini santer jadi perbincangan ditengah masyarakat.
Dari hasil konfirmasi Berita sejak Selasa (31/7), kesejumlah Kepala OPD dan pihak terkait, ada sinyalemen Oknum anggota Komisi-komisi menerima gratifikasi kisaran Rp 3 Jt – Rp 20 jt, untuk memuluskan sidang Raqan LPP APBK/2022 itu.
“Maaf tidak ada pake setoran, kata sumber Berita dan Komunikasi dengan pejabat selevel kepala bidang, sebelumnnya dia membantah, di satu sisi ada, tapi nominalnya tidak etis, kita sampaikan di publik, Kata nya.
Saya udah janji, akan membantu, dengan meminta tangguh, hingga awal bulan Agustus, Ucap sumber Berita dengan bahasa “Setengah hati”.
Sopian Ketua Komisi “A” Kepada Berita Senin malam (31/7) di depan pintu selatan Gedung DPRK, dia membantah, atas adanya dugaan aliran dana pelawat dari Oknum Kadis, Camat kepada Oknum anggota DPRK Agara.
Arnol Napitupulu SH Anggota DPRK dari Fraksi Partai Golkar menjawab Berita Senin Petang (31/7), tidak ada bang, saya tidak tahu menahu dengan isu tersebut.
“Sebahagian masih minta tangguh dan ada juga infonya sudah terealisasi masuk kepengepul dana Pelawat via Oknum anggota dewan di Komisi-komisi”
Dengan bahasa daerah alas wakil ketua DPRK Aceh Tenggara Jamudin Selian kepada Berita Selasa (01/8) mengatakan “Sepengetahuen ku soh sendah malet kutoh informasine” Sepengetahuan saya, sampai saat ini, tidak tahu saya informasinya.Kata Bang JS singkat.(aie)
