BANDA ACEH (beritasore.co.id): Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, pastikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berlanjut. Hal itu menyusul kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah masyarakat Aceh terkait tidak ditanggungnya lagi kelompok masyarakat mampu dalam JKA.
Ditegaskan Irfansyah, Kamis (02/04/2026) keberlanjutan JKA merupakan bagian dari kontrak sosial antara Partai Aceh dan Mualem (Muzakir Manaf) kepada masyarakat Aceh.
Menurutnya, komitmen politik Mualem tetap mengarah pada perlindungan kesehatan semesta (Universal Health Coverage), meski pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal dan kebutuhan pembenahan tata kelola.
“Kita harus melihat persoalan JKA dengan kacamata yang jernih dan objektif. Saat ini, ada tantangan fiskal dan kebutuhan validasi data yang mendesak. Namun, saya pastikan bahwa gagasan besar JKA tidak akan pernah dihapus,” jelasnya lagi melalui telefon selularnya.
Dikatakan Dek Fan, sapaan akrab Irfansyah, di masa pemerintahan Mualem ke depan, fokus kita adalah pada sustainability atau keberlanjutan program ini dengan manajemen yang lebih sehat.
Ia mengakui kondisi anggaran daerah menuntut efisiensi yang presisi. Gonjang-ganjing yang muncul, kata dia, menjadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola JKA, terutama dari sisi regulasi dan sinkronisasi data kemiskinan melalui DTKS.
“Sebagai kader Partai Aceh, kami tidak ingin JKA berjalan apa adanya namun terus menyisakan beban utang atau masalah data,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Mualem berkomitmen untuk melakukan transformasi JKA, dari yang bersifat reaktif terhadap anggaran menjadi lebih terencana secara teknokratis.
Irfansyah menambahkan, skema ke depan tetap menjamin masyarakat kurang mampu terlindungi sepenuhnya, sementara kelompok mampu didorong berkontribusi secara proporsional.
“Kita ingin masyarakat mampu tetap berkontribusi secara proporsional. Sementara saudara-saudara kita yang kurang mampu tetap terlindungi 100 persen tanpa kecuali,” bebernya.
Ia juga meminta masyarakat tidak terjebak spekulasi bahwa JKA akan dihentikan.
Menurutnya, JKA merupakan identitas pembangunan Aceh yang diinisiasi Partai Aceh, sehingga keberlanjutannya menjadi komitmen politik yang tidak akan ditinggalkan.
“Mualem adalah sosok yang sangat paham bahwa kesehatan adalah dasar kesejahteraan. Namun, beliau juga pemimpin yang realistis,” imbuhnya.
Beliau menginginkan JKA yang bermutu, di mana obat tersedia, layanan rumah sakit prima, dan pembayaran ke BPJS lancar. Itulah yang akan kita tuju.
“Kami di legislatif akan mengawal regulasi agar skema pembiayaan JKA ke depan tidak lagi goyah oleh dinamika fiskal tahunan,” tambahnya.
Irfansyah kembali menegaskan posisi Partai Aceh dan Mualem sebagai penjamin keberlanjutan JKA. Evaluasi yang berlangsung saat ini, akan menjadi basis penyempurnaan kebijakan agar program lebih tangguh dan tepat sasaran.
“JKA tetap ada dan akan terus kita sempurnakan. Ini adalah kontrak sosial kita dengan rakyat Aceh. Mualem hadir untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Aceh yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau ketersediaan anggaran,” pungkas Ketua Banleg DPRA tersebut.(wmi).
