BATUBARA (Berita): Buntut panjang orasi Tunas Muda Gemkara (TMG) pada 4 September 2023 meminta DPRD membentuk Pansus atas raibnya uang Pemkab Batu Bara 7,6 milyar yang dilarikan (S) dan Unras Jum’at (29/9-2023) di 3 Kantor Pemerintahan Kabupaten Batu Bara lalu, meminta Bupati Batu Bara Ir.H Zahir M.AP bertanggung jawab atas lahan tanah milik Pemerintahan Batu Bara seluas 300 Ha sesuai SK Menteri Agraria dan tata ruang Nomor 56/HGU/KEM-ATR/BPN/2007 tanggal 22 Juli 2017 atas jawaban DPRD tanah milik Pemkab Batu Bara di PT.
Kwala Gunung sesuai Surat Nomor 220/2018 seluas 12 Ha, ratusan para aksi damai dukung Bupati Zahir 2 Periode Jum’at (6/10-1023).
Berekpresi dibenarkan, Undang-Undang yang membedakan antara kritik (kontruktif) membangun dan fitnah tertuang Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebut M.Arwan,M.Syafi’i dan M
Sultan Barisan relawan Zahir menduga ada oknum-oknum menyebut Bupati Zahir mafia tanah, Zahir penghianat rakyat bukanlah bentuk kritikan yang kontruktif, namun kuat dugaan itu adalah kalimat penghinaan,
melecehkan bahkan memfitnah personality Bupati sebutnya.
Barisan relawan Zahir menyebutkan,sejak Bupati Zahir-Oky menjabat 2018 tidak satu putusan Pengadilan (Yurisprudensi) menyatakan Zahir tersandung masalah.
Barisan relawan Zahir meminta pembuktian atas tuduhan yang tidak mendasar agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera memproses ywng diduga ada propokator aksi-aksi sebelumnya.Barisan relawan Zahir juga menyebutkan selama kepemimpinan Bupati Zahir-Oky banyak prestasi ditoreh, Opini WTP dari BPK RI 4 tahun berturut-turut hingga Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) di tahun 2022 sebut koordinator aksi.Pantauan Berita dilapangan aksi damai Barisan relawan Zahir dikawal ketat ke Polisian Polres Batu Bara, Satpol PP Batu Bara.(als)
