BATUBARA (Berita) Gabungan Melayu dan organisasi Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia), Lembaga Belia Melayu Batubara,Tunas Muda Gemkara (TMG), Front Persaudaraan Islam (FPI), Lembaga Melayu Bersatu (LLMB), GMBB, PB IPMBB, SEMMI dan beberapa lembaga budaya melayu mengecam tindakan represif dan arogansi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengosongan 16 Kampung Tua Melayu adat yang akan dijadikan lokasi industri Rempang eco city di pulau Rempang Kepri.
Hal itu disampaikan M.Adammalik, koordinator aksi unras solidaritas Batam Menangis meminta M Safii, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) yang menjabat Ketua DPRD Batubara mundur Rabu (13/9).
Aliansi peduli masyarakat Melayu dan antar Suku Kabupaten Batubara hari ini mendukung “RIPMASYARAKAT ADAT SUKU MELAYU PULAU REMPANG-KEPRI. Masyarakat Melayu Batubara menggugat dan mendukung penuh secara moral yang tengah berjuang mempertahankan tanah leluhurnya dalam menghadapi situasi krisis upaya pemerintah mengambil lahan secara sepihak,
secara paksa dan tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan peri keadilan.
Sedangkan Ayahanda Ustadz H Hamzah terus meluapkan kemarahannya mendesak Safii segera mundur dan mengutuk Rezim PB Batam.
Sedangkan PB Tunas Muda Gemkara Ismail bergantian dengan orator Abah Jefri Amnil mengancam jika tuntutan Aliansi Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batubara tidak disahuti aspirasinya maka akan terus melakukan unjuk rasa.
Katanya, hentikan kekerasan yang dilakukan gabungan APH kepada masyarakat Adat Suku Melayu Pulau Rempang Batam, Kepri.
Pantauan Berita, setelah 1,5 jam unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD, akhirnya para pengunjuk rasa damai diterima DPRD Batubara dengan mengeluarkan pernyataan sikap Nomor: 170/2054 tentang peristiwa hari Kamis 7 September 2023 Pulau Rempang. Dimana mengakibatkan korban perempuan dan anak-anak rencana penggusuran 16 Kampung Tua Melayu sejak tahun 1834.
DPRD Batubara mendukung Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan antar Suku Kabupaten Batubara menggugat dan tidak menerima tindakan reprensif semena-mena dilakukan gabungan APH. Pernyataan itu ditandatangani Ketua DPRD Batubara M.Safii.
Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat Aparat Kepolisian Polres Batubara dan Satpol PP Batubara setelah DPRD menyambut dan menyatakan sikap akhirnya para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.(als)
