Polemik KPM Tak Falid, Koordinator BPNT Mengaku Proses Perbaikan Data

  • Bagikan
KPM dan BPNT warga yang tidak terealisasi Minggu (4/4/2021).beritasore/Alirsya
KPM dan BPNT warga yang tidak terealisasi Minggu (4/4/2021).beritasore/Alirsya

Batu Bara (Berita) : Polemik penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT Tahun 2021 terkesan kacau balau. Demikian disampaikan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) diterima Berita,  diduga data tidak valid usai mendatangi Kantor Dinas Sosial Kab. Batubara, ada warga yang mendapat dan banyak yang tidak dapat Minggu (4/4/2021).

Ucok mengatakan tiga bulan yerakhir Januari, Februari dan Maret 2021 PKM dalam perbaikan data, tentunya Dinsos Batubara tidak Faer sehingga menggadang-gadangkan memvalidasi data lebih baik.

Ada 12 Kecamatan yang dikabarkan dalam proses perbaikan jumlah penerima BPNT mencapai puluhan ribu PKM dan BPNT.

Kuota program disebut tidak ada pengurangan, namun banyak warga yang tidak mendapat, tiap bulan membawa kartu PKH ke e-Warung saldo tetap NOL.

Hal serupa dikatakan inisial T (28) janda beranak d u a memiliki kartu PKH awalnya tiga bulan lalu tidak mendapatkan Sembako, setelah dilaporkan ketingkat Desa maka uang PKH ikut terelemenasi.

Diperparah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda tanah air yang berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat sebut T.

Koordinator BPNT Kab.Batubara Soni saat dikonfirmasi Wartawan, mengaku kini proses perbaikan data penerima masih dilakukan mencapai 50% dari 23 ribu KPM di Batubara.

Soni mengatakan kuota BPNT program Sembako ini tidak ada pengurangan dan telah berjalan empat bulan sejak Januari ,Februari dan Maret 2021.

Soni menambahkan penyaluran Rastra bulan Maret direaliasaikan pada April membantu warga menjelang puasa, sedangkan pada bulan sebelumnya setiap bulan tiap KK mendapat satu paket sembako, ada beras dan kubutuhan lainnya dengan nilai Rp. 200 ribu dibelanjakan di e- warung,” terangnya.

Soni menambahkan, perbaikan data BPNT ini, guna menjalankan instruksi Presiden dan Kemensos, data harus valid ke Kemendagri, ternyata warga penerima banyak yang belum online bahkan di Dukcapil.

Dirinya meminta desa supaya memberikan data valid.(als)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *