BATUBARA (beritasore.co.id): Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN) mempertanyakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp74,021 miliar atau sekira 6,25 persen dari total APBD 2025.
Pertanyaan itu disampaikan pasca Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Batubara Selasa (31/3/2026).
Sorotan itu muncul sehari setelah FKPN meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah terkait asal-usul Silpa Senin (30/3/2026).
Menurutnya, apakah sisa anggaran itu merupakan hasil dari efisiensi belanja daerah atau justru menjadi indikasi rendahnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program strategis.
FKPN menyayangkan apabila anggaran yang seharusnya menyentuh kebutuhan langsung masyarakat justru tidak terealisasi dan berakhir menjadi sisa anggaran.
Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Khairul Bariah sangat menyayangkan jumlah Silpa tahun 2025 tergolong besar dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik maupun DPRD. Padahal masih banyak persoalan infrastruktur rusak belum tertangani di Kabupaten Batubara.
Menurutnya besarnya Silpa tersebut merupakan bentuk penghematan yang terencana, atau justru akibat ketidakmampuan sejumlah OPD dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.
Fraksi KDRI melalui juru bicaranya Mukhlis BN menyampaikan hal serupa terkait Silpa yang cukup besar, apakah dari kegiatan yang tertunda atau program yang sama sekali tidak dilaksanakan. Fraksi KDRI meminta seluruh OPD terkait agar menyiapkan dokumen dan data pendukung secara lengkap untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan LKPj.
Disebutkannya, agar hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya, terutama terhadap program-program yang selama ini dinilai berjalan lamban.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra turut menyoroti asal-usul Silpa.Pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terukur, efektif, dan optimal pada masa mendatang agar tidak lagi menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Jalasmar Sitinjak mengatakan, pentingnya penguatan pengawasan internal serta peningkatan akuntabilitas kinerja di tubuh OPD. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari praktik rangkap jabatan yang berlangsung terlalu lama, karena hal tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.
DPRD Kabupaten Batubara berharap ke depan pengelolaan APBD di Kabupaten Batubara dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar berdampak bagi kepentingan masyarakat. (als)
