MEDAN (beritasore.co.id): Sejumlah pegawai outsourcing yang bekerja di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara meminta kejelasan soal Tunjangan Hari Raya (THR) yang mereka akui belum menerimanya.
Para pegawai tersebut merupakan tenaga outsourcing dari perusahaan pihak ketiga yang mendukung operasional kantor LLDikti Wilayah I Sumut.
Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa sebelumnya para tenaga outsourcing rutin menerima THR, namun pada tahun ini mereka mengaku belum mendapatkannya.
“Pada tahun-tahun sebelumnya kami menerima THR. Namun tahun ini sampai sekarang belum ada informasi terkait hal tersebut,” ujar sumber tersebut, Sabtu (14/3/2026).
Menurut dia, kondisi ini cukup memberatkan bagi para pekerja, terlebih Idulfitri tinggal menghitung hari. Bagi mereka, THR merupakan bagian penting untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.
Para pekerja berharap ada kejelasan dari pihak terkait mengenai hak tersebut, termasuk dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menaungi mereka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LLDikti Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada perusahaan penyedia tenaga outsourcing.
Ia menjelaskan bahwa tenaga outsourcing yang bekerja di lingkungan LLDikti merupakan tenaga dari pihak ketiga.
“Saya belum mengetahui informasi tersebut. Karena tenaga outsourcing itu dikelola oleh pihak ketiga. Senin nanti akan saya konfirmasi ke perusahaan penyedianya,” ujarnya.
Selain persoalan THR, sumber tersebut juga menyoroti proses perekrutan tenaga outsourcing di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut. Ia berharap mekanisme perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya transparansi dalam proses pengadaan tenaga kerja penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah para pekerja.
Sumber tersebut berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai berbagai persoalan yang berkembang, termasuk terkait hak tenaga outsourcing.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan penyimpangan anggaran terkait pemeliharaan fasilitas kantor di lembaga tersebut.
Beberapa pekerjaan pemeliharaan yang disebut dalam laporan sumber antara lain perbaikan genset serta renovasi kamar mandi kantor. Sumber menduga pekerjaan tersebut diduga dimanipulasi seolah-olah terjadi kerusakan pada fasilitas, padahal menurutnya kondisi sebenarnya tidak mengalami kerusakan serius. Hal itu diduga agar anggaran pemeliharaan dapat dicairkan.
Sumber tersebut berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum serta instansi terkait, termasuk dinas tenaga kerja. Ia menilai penting adanya penyelidikan agar dugaan pelanggaran hak pegawai maupun penyimpangan anggaran negara dapat diungkap secara transparan. (aje)
