JAKARTA (beritasore.co.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan
stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal
Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menyebutkan dalam siaran persnya diterima melalui Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara Minggu (1/2/2026).
“OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek
Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia,
menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal
Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,”
kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Dijelaskan Friderica, rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas ini diharapkan bisa menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster,” kata Friderica..
Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi.
Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat
adalah sinergitas.
Rencana aksi pertama, adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15
persen, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen yang dilakukan secara
bertahap (stages).
Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.
Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global.
Peningkatan kebijakan free float ini akan ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Saat ini sudah terdapat ketentuan peraturan yang dapat menjadi langkah strategis bagi
emiten untuk meningkatkan free float, antara lain melalui aksi korporasi seperti right
issue, HMETD, non-HMETD, serta ESOP dan EMSOP.
Selanjutnya, bersama pemerintah, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran
investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik domestik maupun asing.
Pemerintah telah menyampaikan komitmen dukungan terhadap industri pasar modal
melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana
pensiun, sesuai praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan
Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand
khususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot
Indonesia di dalam konstituen.
“Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” tegas Jeffrey.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, pada kesempatan yang sama
menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek yang merupakan pilar fundamental dalam pasar modal Indonesia.
“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari
kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar,” kata Rosan. (wie)
