BATUBARA (Berita): Masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, korban bencana serta lainnya tidak dapat diselesaikan dengan satu Institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Tingkat Propinsi apalagi Kabupaten dan Kota.
Hal itu dikatakan Syaiful Syafri kepada Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung melalui zoom meeting di ruang kerja Kepala Perpustakaan UMSU Jalan Muchtar Basri Medan Selasa (5/3/2024).
Siaran pers yang diterima Berita dari Syaiful Syafri Rabu (6/3/2024) menyebut masalah sosial karena kemiskinan akibat tinggal di pedalaman yang lebih populer dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) akan dapat diselesaikan secara cepat dengan melibatkan institusi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Keagamaan serta PLN dan PDAM.
Pemimpin sebagai pengambil kebijakan, penyusun perencana sosial dan unsur pelaksana program Kesejahteraan Sosial harus memiliki data yang akurat. “Agar perencanaan yang dikoordinasikan dapat dilaksanakan unsur staf sesuai program kerja secara baik guna keberhasilan kerja sesuai anggaran,” sebut Syaiful Syafri yang pernah menjabat Pj Bupati Batubara di era tahun
2008.
Dia menceritakan awal meletus gunung Sinabung di Kabupaten Karo tahun 2010, dirinya bersama staf sempat bermalam dan
membawa air bersih, tenda, dapur umum untuk membantu pengungsi. Dia membawa staf agar mengetahui data akurat para korban bencana Sinqbung tersebut.
Dia melaporkan langsung kepada Gubsu data korbang bencana alam dan melakukan
koordinasi dengan BMKG agar bencana alam Gunung Sinabung ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat dan dilaporkan kepada Pemerintah pusat perlunya dukungan partisipasi masyarakat dan CSR perusahaan.
Katanya, dua contoh kasus itu tidak ditemukan dalam Teori Kebijakan dan Perencanaan Sosial dibangku Kuliah dalam rangka mengatasi masalah sosial.
Dia berbicara dihadapan para mahasiswa Politeknik Kesos Bandung via zoom meeting yang dimoderatori Ahmad Yaneri, SSos, M Kesos.
Perlu dipahami bahwa tidak semua Kepala Daerah, atau Kepala Dinas Sosial memahami tentang program penanganan kesejahteraan sosial. Sehingga kita tidak heran jika angka kemiskinan, keterlantaran dan kecacatan serta keterbelakangan tidak kunjung selesai penanganannya.
“Akhirnya tingkat masalah kesejahteraan sosial selalu tinggi,” ungkapnya.
Lebih dalam Syaiful Syafri mengatakan, Kepala Daerah cendrung mengalokasi anggaran kepada kegiatan fisik. Lupa bahwa rakyatnya miskin, pengangguran, terlantar yang dianggap semata tugas pemerintah pusat hingga anggaran Dinas Sosial prihatin.
Disinilah peranan pekerja sosial untuk memberi motivasi kepada Pemerintah Daerah ( Bupati/Walikota dan DPRD ) bahwa penanganan kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Dia mengharapkan agar lulusan Politeknik Kesos Bandung benar siap pakai dan mahasiswa boleh diskusi dengan Instansi Sosial tentang Kebijakan dan Perencanaan Sosial.
Katanya Kuliah umum yang dibarengi tanya jawab antara mahasiswa dan penyaji. Syaiful mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang memberi kesempatan sebagai narasumber mahasiswa semester 4 Politeknik Kesos Bandung.(als)
