JAKARTA (Berita): Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespon pertanyaan wartawan soal pernyataan politikus Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan yang menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan adalah sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, pernyataan tersebut sangat kontradiktif karena Presiden Jokowi didukung sejumlah partai politik, termasuk NasDem.
“Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Hasto mengatakan, apa yang disampaikan tersebut menciptakan persoalan pada tata pemerintahan.
Seharusnya, visi-misi presiden harus dijalankan oleh jajaran pemerintahan. Kini Nasdem justru mendukung antitesa dari visi misi tersebut.
Kata Hasto, kini bisa dipertanyakan soal keberadaan NasDem di dalam pemerintahan Jokowi. Yang dimaksud tentu keberadaan menteri-menteri dari Nasdem.
“Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa.
Ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan. Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara.
Kalau itu bocor ke antitesanya, gimana ? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” kata Hasto.
Hasto juga menilai Anies mungkin benar-benar antitesa dari Jokowi. Sebab seorang Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi.
Sementara Anies tidak. Menurut Hasto, program-program Anies saat menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, sangat sedikit.
Ia mengaku dapat laporan dari para anggota DPRD dari fraksi PDIP di DKI Jakarta, bahwa beberapa janji Anies tidak dijalankan.
“Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, red).
Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur ? Mana kemudian sekarang pasukan oranye ? Pasukan hijau ? Pasukan biru ? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ,” terang Hasto.
Doktor Ilmu Pertahanan tersebut, juga menyampaikan keluhan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait leletnya Anies dalam mengatasi persoalan banjir.
“Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 350 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies,” tutur Hasto.
“Jadi dari gubernur saja sudah antitesa. Nah itu kebetulan diperjelas sebagai antitesa. Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDIP.
Sementara Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tidak pernah berbicara antitesa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada,” imbuh Hasto.
Ditanya soal penonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan NasDem, Hasto mengatakan pihaknya tak mencampuri. Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing partai terhadap kadernya.
“Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan jadi akhirnya menerima sanksi. K
ita gak tahu. Itu kedaulatan partai. Saya tidak campur tangan urusan itu,” ujar Hasto. (iws)
