JAKARTA (Berita): Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman setuju dengan usulan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar nomor urut partai politik tidak diubah dalam tiap periode Pemilu.
“Saya ingat ditahun 2014 ke 2019 itu kan saya ada stok bendera yang lama dari 2014.
Untuk mengubah, menyablon satu bendera itu biayanya bisa 1/3 daripada biaya cetaknya, nyablon secara keseluruhan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (20/9/2022).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, jika pada Pemilu 2024 mendatang tak ada perubahan nomor urut parpol maka estetika menyangkut ciri khas partai tidak akan berubah.
Menurutnya, usulan Megawati tersebut bisa menjadi solusi mengatasi tingginya ongkos politik terkait atribut parpol. “Dari segi efisiensi itu menurut saya bisa jadi salah satu taktik mengatasi high cost politik,” katanya.
Lebih jauh dikatakan Habiburokhman bahwa penggunaan nomor urut parpol yang sama dengan Pemilu 2019 juga menekan biaya alat peraga kampanye.
“Sudahlah, kita semua paham semuanya perlu, kampanye dengan alat peraga perlu, kampanye dialogis lebih perlu, tapi nggak bisa diabaikan. Jangan naiflah,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika ada parpol yang keberatan, bisa menyampaikannnya ke KPU. Nanti KPU akan memutuskan terkait nomor urut parpol apakah berbeda atau tetap sama dengan 2019.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai ada banyak keuntungan jika nomor urut parpol tidak diubah dalam tiap periode pemilu. Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membahas usulan tersebut.
“Iya kami menunggu nanti waktu rapat dengar pendapat atau rapat kerja ker dengan KPU. Ya sebagai salah satu masukan ya tentu kita akan respons secara baik,” kata Junimart Girsang.
Menurutnya, usulan Megawati terkait nomor urut parpol yang tidak perlu diubah itu sangat logis. Mengingat hal tersebut, akan mempermudah tugas KPU.
“Ini kan membantu KPU bekerja lebih ringan, lebih gampang. Nomor sudah ada, nomor yang bukan permanen, nomor yang disamakan sebelumnya, jadi KPU juga sebagai penyelenggara negara tidak sulit menginput lagi,” ujarnya.
Selain itu, sambung Junimart, usulan tersebut juga dapat meringankan beban anggaran partai politik dalam menghadapi Pemilu.
“Masukan yang cukup rasional dan brilian sekali. Karena yang pertama menyangkut anggaran internal parpol.
Contohnya, parpol-parpol yang selama ini sudah ikut dalam kontestasi politik ya,” kata Junimart. (iws)
