MEDAN (Berita): Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengkritisi pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, mulai dari adanya tekanan kekuasaan hingga jebakan politik.
Hasto mengatakan hal tersebut di sela-sela acara Rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific
” Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif.
Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada,” kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Menyikapi pernyataan Hasto tersebut, Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional, Muhammad Ikhyar Velayati mengatakan Tim Pemenangan Nasional Ganjar – Mahfud tidak punya hak moral bicara tekanan, intimidasi maupun kecurangan pemilu paska di temukannya dokumen Pakta integritas yang di duga untuk memenangkan Capres Ganjar Pranowo
‘ Paska di temukannya dugaan dokumen Pakta integritas PJ Bupati Sorong yang juga di tanda tangani KABINDA Papua Barat, TPN Ganjar-Mahfud tidak punya hak moral lagi bicara tentang kecurangan Pilpres, intimidasi, kekerasan bahkan keterlibatan aparat yang di anggap merugikan mereka dalam pilpres 2024″ kata Ikhyar dalam rilis tertulis, Medan, Minggu (19/11)
Ikhyar melanjutkan, dugaan kecurangan pemilu tersebut bukan hanya sebatas Pakta integritas tetapi ada beberapa kasus yang juga viral dan butuh pengusutan tuntas dari aparat hukum dan Bawaslu
” jika kita baca media, bukan hanya kasus pakta integritas tetapi ada beberapa kasus lagi yang urgen dan membahayakan pesta demokrasi 2024, misalnya Video Viral ASN Boyolali Curhat Dipaksa Pilih Ganjar-Mahfud dan juga ada 10 titik lagi dugaan kecurangan yang di ungkap oleh Sekretaris TKN Nusron Wahid,” Jelas Ikhyar
Ikhyar berharap aparat hukum dan pihak terkait untuk segera mengusut tuntas dugaan tersebut agar tidak terbentuk opini liar di masyarakat menyangkut legitimasi hasil pemilu 2024
” aparat hukum, Bawaslu, DPR RI komisi I harus segera bertindak, sebelum muncul opini liar di masyarakat yang berdampak pada legitimasi hasil pemilu maupun pilpres 2024,tegas ikhyar (rel)
