Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sampaikan Silpa itu Wajar, Jawaban Wali Kota Cukup JelasKetua DPRD Kota Gunungsitoli Sampaikan Silpa itu Wajar, Jawaban Wali Kota Cukup JelasKetuaDPRDKotaGunungsitoliSampaikanSilpaituWajar,JawabanWaliKotaCukupJelas

Gunungsitoli (beritasore.co.id): Agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD ta 2025 di DPRD kota Gunungsitoli terus bergulir dan pada hari Jumat, (26/06/2026), memasuki Paripurna tahap 3 yaitu tanggapan atau jawaban Walikota Gunungsitoli terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban APBD 2025.

Beberapa hal penting yang patut dikomentari adalah tentang pencapaian bad yang hanya 48,01% dan angka Silva yang signifikan sebesar 22,3 miliar sekian.

Ketika awak media mengkonfirmasi kedua hal tersebut kepada ketua DPRD Adrianus Sega setelah penyampaian tanggapan oleh Walikota Gunungsitoli sekaligus mencermati pendapat publik atas penjelasan Walikota pada Paripurna sebelumnya, ketua DPRD menjelaskan bahwa memang ketidak tercapaian PAD adalah kurang cermatnya pemko dalam melakukan penganggaran secara lebih rasional.

Ketua DPRD sepakat dengan walikota Gunungsitoli bahwa perencanaan penganggaran PHD khususnya pada pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan dilakukan secara cermat secara rasional sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya ketua DPRD akan terus mendorong pemko untuk terus meningkatkan potensi sumber-sumber pad karena ini merupakan indikator utama kemandirian daerah.

Mencermati sisa lebih perhitungan anggaran atau Silva Tahun anggaran 2025 sebesar 22,3 miliar ketua DPRD berpendapat bahwa ada beberapa pihak yang salah mengartikan ini seolah-olah di tengah-tengah efisiensi pemerintah tidak cerdas dalam menyerap anggaran. Pandangan seperti ini tidak disesalkan karena ketidakmertian harus kas daerah apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan itu cukup dipahami.

Ketika diminta tanggapannya tentang jawaban Walikota tentang hal tersebut, ketua DPRD dapat memahami jawaban Walikota Gunungsitoli.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Silpa itu karena soal pelaksanaan anggaran yang terikat dengan berbagai ketentuan yang ada. Ada anggaran yang baru diterima pada akhir tahun sehingga tidak sempat untuk diserap, bahkan mungkin ada anggaran yang kegiatannya sudah terlaksana tapi tidak dapat segera dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Ketua DPRD mencontohkan bahwa DAU, DBH, PAD SILPA, Silpanya hanya sebesar 1,9 milyar yang lainnya ada yang 165 juta di sektor pendidikan ada yang 10 juta tentang perlindungan perempuan dan anak ada yang satu juta sekian tentang sanitasi. Yang cukup signifikan 2,1 milyar tentang insentif fiskal tahun 2023 dan tahun sebelumnya sebagai akumulasi.

Angka yang paling besar adalah dana tambahan THR bagi ASN guru daerah yang belum disalurkan sebesar 9,1 m. Hal ini bukan berarti bahwa pemerintah kota tidak sanggup menyerap, atau lebih tepatnya ada yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 25 karena terikat dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan.

Selanjutnya ketua DPRD menjelaskan bahwa pembahasan akan dilanjutkan oleh bangga untuk masing-masing OPD guna mempertajam evaluasi dan juga mendasari LHP BPK RI Perwakilan Sumut yg sudah disampakilan ke DPRD.

Khusus tentang ranperda perlindungan dan hak-hak disabilitas ketua DPRD dengan segera membentuk pansus dan minggu depan pansus sudah memulai proses pembahasan. Ini sebagai bentuk penghargaan DPRD bagi penyandang disabilitas. Kalau bukan kita siapa lagi yang memperhatikan mereka demikian ucap ketua DPRD.

Ketua DPRD menghimbau semua pihak agar cermat dalam membaca setiap dokumen pemerintah dan tidak serta merta menafsir secara tidak benar sehingga setiap pendapat atau argumen yang disampaikan kepada publik senantiasa mencerdaskan publik itu sendiri (KZ)