Mempersoalkan Program Tiga Kementerian Di Madina

  • Bagikan
Ketua DPC PDI-P Madina Teguh W. Hasahatan Nasution, SH.

PANYABUNGAN (Berita): Membaca dalam visi misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Madina tiga tahun dan lima tahun setelah mengucapkan sumpah janji jabatan belum menyentuh kepada program tiga kementerian tersebut.

“Karena, saya lihat, dalam program tiga tahun SUKA (Sukhairi-Atika) lebih fokus ke sektor pendidikan belajar mengajar dan lima tahun tentang infrastuktur yang merata serta masyarakat terhubung semua dengan jaringan internet,” ujar Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mandailing Natal Teguh W. Hasahatan Nasution, SH kepada waspada.id dan beritasore.co.id, Rabu (28/6).

Kendati demikian, lanjut dia, tentu kita mengapresiasi upaya Pemkab dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah serta menyambut baik program tiga kementerian tersebut untuk dikembangkan di Madina, walaupun sesungguhnya dalam mewujudkan itu butuh persiapan yang sangat matang.

Teguh memberi contoh persoalan, seperti perhutanan sosial apakah kelompok petani hutannya sudah terbentuk ? Selanjutnya, apakah koperasi yang bakal menerima pinjaman dari Kemen Kop dan UKM sudah ada yang mengelola usaha?

“Karena, kebanyakan koperasi di Madina adalah Koperasi PIR dan seterusnya budidaya perikanan apakah sudah ada yang memulai, sebab yang lazim kita lihat bantuan pemerintah pusat itu sifatnya dukungan dan pembinaan terhadap usaha yang sedang berjalan kecuali itu program percontohan,” ujar Teguh, anggota DPRD Madina.

Untuk menindaklanjuti program tiga kementerian tersebut, lanjut dia, terutama dari Kemen Kop dan UKM serta KKP harus didukung juga dari anggaran Pemkab Madina untuk biaya pembinaan dan pelatihan atau penyuluhannya, dan itu mudah saja untuk membuktikan kalau Pemda serius menindaklanjuti program ini pasti akan muncul di RKPD selanjutnya KUA PPAS RAPBD 2024 nantinya

Di samping program tiga kementerian itu, lanjut Teguh, ada hal lain yang tak kalah penting untuk dikejar dan dipertanyakan yaitu PT. SMM, katanya sampai hari ini masih eksplorasi kapan eksploitasinya.

“Apakah pemerintah sudah pernah bertanya tentang itu. Sebab, kata Teguh, sebagai anggota Komisi III DPRD Madina dalam rapat internal nantinya akan coba mengusulkan supaya diadakan juga RPD dengan PT. SMM terkait hal disebutkan,” katanya.

Teguh menegaskan, Badan Pendapatan Daerah juga harus kita pacu dalam menggali dan menagih pajak dan restribusi daerah yang basis IT untuk menghindari terjadinya kebocoran, dan itu akan menjadi perhatian kita bersama sehingga PAD Madina bisa meningkat seperti ditargetkan Rp129,9 miliar pada 2023 dan diharapkan di tahun berikutnya sesuai target atau bahkan meningkat.

“Bagi saya, keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan dan mengelola suatu kegiatan yaitu ketika semua sudah selaras dan terintegrasi dengan program pemerintah provinsi dan RKP Pemerintah pusat,” ujar Ketua DPC PDI-P Madina Teguh W. Hasahatan Nasution, SH. (irh)

Berikan Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *