PANYABUNGAN (Berita): Bupati Mandailing Natal HM Jafar Sukhairi Nasution sudah pernah diminta dilakukan invesitasi atau audit perkebunan besar di Madina, termasuk di Pantai Barat.
“Saya sudah menyampaikan bupati harus dibuat program investigasi atau audit seluruh perkebunan besar di Madina,” ujar mantan Staf Khusus Bupati Madina Irwan H Daulay menjawab waspada.id dan beritasore.co.id di Lopo Arambir Jalan Bermula, Sipolupolu, Panyabungan, Kab. Madina, Selasa (4/3) malam.
Apa yang harus diaudit ? Menurut Irwan, ini persoalan perizinan. Ada tiga izin pemerintah daerah yakni izin usaha perkebunan, izin lingkungan dan IMB.
Menurutnya, yang diinvesigasi adakah izin atau tidak ada izin. Apakah luasan sama dengan izin, apakah lokasi sudah diperluas, kemudian menelusuri kewajiban-kewajiban, apakah kemitraan, partisipasi atau plasma.
Dia menegaskan, soal perizinan tidak lagi terkesan tertutup seperti dulu.
Persoalan yang saat ini menjadi polemik, kata Irwan, harus dibuka selebar-lebarnya.
Bom Waktu
Sengketa perkebunan di Mandailing Natal, khususnya di Pantai Barat, kata dia, menjadi ‘bom waktu’ jika tidak diantisipasi sesegera mungkin. Ada sejumlah perkebunan raksasa dibeberkan.
“Sekarang, justru sudah menjadi ‘bom waktu’ akibat sengketa perkebunan melibatkan warga Singkuang 1 dengan PT RPR,” ujar Irwan Daulay.
Dedengkot aktivis dan pengusaha properti ini membeberkan berbagai kasus menyangkut perusahaan dan masyarakat sekitar, seperti sengketa perkebunan melibatkan warga Singkuang 1 berjalangsung 18 tahun.
Irwan mengatakan, sudah disampaikan kepada bupati betapa pentingnya upaya dilakukan agar segera diselesaikan persoalan sengketa perkebunan.
Secara blak-blakan, dia menyebut sejumlah perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, menyebar di berbagai kawasan Pantai Barat Madina, termasuk di Natal, Batahan dan Rantobaek.
“Terus terang, sengketa perkebunan di Madina sangat massif. Harus dilakukan
memberikan efek luar biasa bagi semangat mengembalikan hak-hak konstitusional warga,” ujar Irwan Daulay.
Menurut dia, langkah pertama dilakukan adalah investigasi komprehensif untuk mendudukkan persoalan sebenarnya.
“Investigasi harus dilakukan tim independen yang benar-benar tidak bisa disogok,” ujar Irwan Daulay, seraya berharap upaya dilakukan sebagai ladang ibadah, yang dia sering terlihat di padepokan persulukan. (irh)
