MEDAN (Berita) : Setelah sikap tegas yang tertuang dalam Petisi sebelumnya, Aksi Rakyat Pengawal Demokrasi juga yang berlangsung hari ini dengan melakukan aksi tanda tangan menolak demokrasi culas berlangsung di seputaran Lapangan Merdeka, Minggu (14/3) pagi
Tak pelak, aksi tersebut mendapat sambutan antusias warga Kota Medan, mulai tokoh masyarakat hingga buruh ikut menorehkan tanda tangannya.
Aksi tanda tangan yang dimotori oleh Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi ini di atas kain putih sepanjang 30 meter. Dengan aksi tersebut sehingga jalan seputaran Lapangan Merdeka Medan pun terlihat padat .
Sejumlah tokoh masyarakat Kota Medan pun hadir di sana, diantaranya, CP. Nainggolan, Ibrahim Tarigan, juga Ketua DPC Partai Demokrat Burhanuddin Sitepu dan pengurus lainnya, ketua KNPD Medan Suwandi Purba dan sejumlah anggota.
Pada kesempatan itu CP. Nainggolan dalam orasinya di lokasi aksi tersebut, mengajak rakyat Indonesia khususnya warga Kota Medan untuk ikut menolak politik culas yang sedang dipertontonkan oleh seorang pejabat negara.
“Kita harus melawan politik culas ini, mari kita selamatkan demokrasi negara ini.
Presiden Jokowi harus tegas mengambil sikap terhadap KSP Moeldoko, Copot Moeldoko.. !,” tegas CP. Nainggolan.
Aksi tanda tangan menolak politik yang mereka anggap telah mempermalukan demokrasi di tanah air ini, terus berlangsung diikuti oleh ratusan warga Kota Medan yang datang di seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, hingga pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya Aksi Rakyat Pengawal Demokrasi dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang telah memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang berlangsung di Sibolangit pekan lalu yang penolakan tersebut juga dituangkan dalam petisi Aksi Rakyat Pengawal Demokrasi pada Jumat, (13/3)
Shohibul Ansori Siregar yang ikut menandatangani Petisi tersebut mengatakan, apa yang dilakukan seorang Moeldoko yang juga adalah Kepala Staf Presiden (KSP) telah mempertontonkan arogansi kekuasaan seorang pejabat negara.
“Karena itu kita dan kawan-kawan meminta agar presiden Jokowi harus memberikan sanksi kepada Moeldoko yang telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Meski hal serupa ini pernah terjadi namun tidak melibatkan pejabat negara apalagi itu dilakukan seorang KSP ,sebut Shohibul.
“Kita tidak ingin melibatkan hal ini atas presiden Jokowi, karena itu kita meminta presiden Jokowi untuk melakukan tindakan tegas kepada Moeldoko
Kita juga kuatir gaya seperti ini menjadi tradisi politik dalam kebudayaan demokrasi di Indonesia, kita tidak menginginkan hal itu terjadi,”ucap Shohibul
Bila ada permasalahan dalam intren partai adalah hal yang biasa, namun tidak dilakukan oleh seorang pejabat negara.
Sekarang apa ke depannya, apalagi masalah ini dikuatirkan akan terjadi lagi, karena itu kita perlu merombak legal frame work dari politik dan demokrasi Indonesia sehingga lebih substantif sesuai dengan rujukannya Pancasila, Pembukaan dan UUD 45, ujar Shohibul. (lin)
